Menteri PPPA : Upaya Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perlu Kolaborasi Multisektoral

Sharing is caring!


Banyumas (15/4) – Kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku, kian marak tersebar di berbagai media elektronik. Menyoroti hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan hal ini memprihatinkan dan menjadi peringatan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terkait anak, sehingga diperlukan kolaborasi multisektoral, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media Massa, hingga masyarakat.
 
“Kasus anak yang berkonflik dengan hukum tentunya tidak terjadi secara instan, namun ada bermacam proses yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor internal hingga eksternal. Sedikit banyak, kita sebagai orang dewasa turut andil dari menciptakan lingkungan yang mungkin saja tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Di samping itu, saat ini anak-anak mendapat tantangan yang berbeda dengan generasi terdahulu, yaitu derasnya arus informasi dan globalisasi yang diterima, sehingga anak-anak mudah meniru norma dan nilai yang hadir melalui dunia maya tanpa diimbangi oleh kecakapan untuk menyaring informasi,” ujar Menteri PPPA, dalam Acara “Focus Group Discussion mengenai Upaya Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, di Kab. Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu (15/4).
 
Menteri PPPA menambahkan, dampak negatif dari perkembangan pembangunan, membuat terjadinya kesenjangan antar kelas sehingga memaksa anak untuk mengikuti gaya hidup yang menjadi tren namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya sehingga tak jarang anak menempuhnya dengan cara yang melanggar hukum.
 
“Anak yang masih berada dalam fase perkembangan fisik, psikis, sosial, dan emosional umumnya masih belum dapat menimbang konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Hal ini juga ditambah dengan banyaknya beban psikologis yang berasal dari tuntutan lingkungan yang dapat mengakibatkan anak kesulitan menunjukkan empati pada orang lain. Apalagi jika mereka tidak menemukan role model yang ideal dan pengetahuan serta bimbingan yang memadai. Hal ini menyebabkan Kekerasan sulit dicegah, ditambah lagi dengan terbatasnya kegiatan positif atau kreatif yang dapat diakses anak khususnya remaja di daerah,” tutur Menteri PPPA.
 
Namun, Menteri PPPA mengatakan, tak dapat dipungkiri jika dalam kasus ABH khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, sering ditemukan adanya perlakuan diskriminatif pada anak, khususnya di media sosial.
 
“Oleh karena itu, salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak, tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan aspek pemulihan, bukan pembalasan, pada anak yang berkonflik dengan hukum,” ujar Menteri PPPA.
 
Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu (1) anak sebagai pelaku, yang jumlahnya mencapai 5.237 anak, (2) anak sebagai korban yang jumlahnya mencapai 4.980 anak, dan (3) anak sebagai saksi yang jumlahnya mencapai 4.243 anak. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
 
“Bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana,” ujar Nahar.
 
Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita mengatakan bahwa anak – anak yang berhadapan dengan hukum, banyak berangkat dari keluarga yang pengasuhannya kurang optimal, dan kurang kasih sayang. Hal ini merupakan akar permasalahan, karena menyebabkan kecerdasan emosional anak menjadi rapuh dan lemah sehingga anak cenderung melakukan kenakalan. Dalam hal ini, anak – anak tersebut sebenarnya membutuhkan intervensi untuk pemulihan psikososialnya, begitu juga dengan keluarganya.
 
“Kami sangat berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengoptimalkan layanan pengasuhan untuk keluarga, pengasuhan untuk keluarga tidak sebatas mengajarkan mereka tentang bagaimana parenting, bagaimana mengasuh anak, tetapi menyediakan ruang – ruang konseling yang bisa diakses oleh keluarga secara gratis dan dekat. Adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) itu sudah baik sekali, tinggal bagaimana PUSPAGA bisa diperbanyak timnya, sehingga bisa masuk ke desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kemudian juga lingkungan pendidikan sendiri, ini sangat penting memengaruhi perilaku anak sejak dini, anak juga perlu didorong untuk ditingkatkan daya literasinya agar ketika ada pengaruh negatif, dia bisa mencerna dan menganalisa terlebih dahulu,” tutur Dian.
 
Pengasuhan yang diterima anak tidak hanya di rumah saja, namun juga di satuan pendidikan. Pemerhati dan Praktisi Pendidikan, Retno Listiyarti dan Santi, menyampaikan bahwa satuan pendidikan seharusnya membentuk karakter dan juga memanusiakan anak. Tenaga pendidikan dan kependidikan yang menerapkan disiplin dengan kekerasan dan penggunaan diksi negatif tidak mampu membantu anak memahami maksud pembelajaran di sekolah, justru berkontribusi melanggengkan kekerasan terhadap anak serta membentuk   karakter anak yang rendah diri, bahkan depresi atau trauma mendalam.
 
Menurut Retno, anak – anak yang diberikan disiplin dengan kekerasan dan tidak memanusiakan justru membuat anak trauma untuk ke sekolah dan sulit memahami pembelajaran. “Kami di sekolah menerapkan diksi positif pada semua guru dan anak-anak yang kurang berprestasi justru yang dipilih untuk mengikuti berbagai perlombaan sebagai bentuk dorongan agar anak berani dan memahami manfaat proses belajar bagi dirinya,” tambah Santi.
 
Rita Wulandari, yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagai pilar keadilan restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah mengamanatkan diversi bagi anak yang belum berusia 12 tahun, serta bagi anak usia 12 – 18 tahun yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Namun, untuk sistem yang terpadu, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan di berbagai aspek, terutama di saat tindakan yang diberikan adalah dikembalikan pada orang tua.
 
“Kapasitas pengasuhan orang tua Anak yang tidak memadai, sering berdampak lanjutan pada persoalan lain, yang seringkali akhirnya membawa Anak terpaksa berurusan lagi dengan penyidik” lanjut Rita.
 
Acara “Focus Group Discussion mengenai Upaya Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, yang di moderatori oleh Andy F. Noya dan dihadiri juga oleh Bupati Banyumas, Achmad Husein, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait ini, mendiskusikan berbagai upaya perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum melalui perspektif keluarga, pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat. Lebih lanjut, forum diskusi ini diharapkan dapat dilanjutkan secara berseri, dengan topik pembahasan mengenai isu perempuan maupun anak lainnya.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *