Warning: mysqli_query(): (HY000/1114): The table '(temporary)' is full in /home/u6998656/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2345
New York (10/3) – Melanjutkan rangkaian kegiatan kenegaraan di sela Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-67 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N. Rosalin bersama Delegasi Republik Indonesia (Delri) berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Australia. Dalam pertemuan tersebut, Lenny bertemu langsung dengan Assistant Minister for Indigenous Australians, Malarndirri McCarthy dan Delegasi Australia lainnya.
“Saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Senator Malarndirri McCarthy dan Delegasi Australia yang menyempatkan waktu hadir dalam pertemuan bilateral ini. Pada bulan Agustus 2022, saya juga mendapatkan kesempatan mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga untuk bertemu dengan Menteri Katherine Ruth Gallagher pada pelaksanaan G20 Ministerial Conference on Women Empowerment (MCWE),” ungkap Lenny.
Lenny mengemukakan, pertemuan kali ini tidak hanya membahas terkait program kemitraan Australia dan Indonesia semata, namun juga sebagai tindak lanjut dari input yang diberikan oleh Australia pada G20 MCWE 2022. Pada G20 MCWE 2022, negara-negara yang tergabung di G20, melalui Deklarasi Kepala Negara, menyetujui dan menyampaikan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan yang signifikan dan perlu terus dijaga keberlangsungannya.
“Australia dan Indonesia telah menjalin kemitraan yang begitu erat dan tentu saja memiliki dampak yang begitu besar bagi Indonesia, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Program MAMPU yang berjalan selama 8 tahun sejak 2012 hingga 2020 berhasil menjangkau perempuan yang terpinggirkan dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam memberdayakan perempuan serta mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat daerah dan nasional,” ujar Lenny.
Usainya program MAMPU tak urung menyudahi kemitraan Australia dan Indonesia dalam terus memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Pada 2022 hingga 2028 mendatang, program kemitraan Australia dan Indonesia kembali dijalankan melalui program INKLUSI yang diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yakni: (1) tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan; serta (2) lebih banyak kelompok marjinal yang berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Program INKLUSI meneruskan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia serta melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusif sosial, serta penguatan masyarakat sipil.
“Kami sangat bersyukur bahwa program MAMPU diteruskan dengan program yang tidak kalah luar biasa, yaitu program INKLUSI. Apalagi, area prioritas program INKLUSI yang sangat relevan dengan kondisi dan program-program prioritas Pemerintah Indonesia saat ini, yang dapat memberdayakan kelompok marjinal dimana perempuan termasuk di dalamnya,” tutur Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyrakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi pada saat mendampingi Lenny.
Lebih lanjut Lenny mengungkapkan, dalam memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, target difokuskan pada perempuan rentan, termasuk pemberdayaan kelompok marjinal, serta menjalankan mandat 5 (lima) arahan prioritas Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memiliki program unggulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sejak 2021. DRPPA merupakan program pengintegrasian perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Dengan keberadaan dan banyaknya desa di Indonesia, maka desa harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, terkhusus perempuan dan anak; memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak,” ungkap Lenny.
Dalam pengembangan agar sebuah desa menuju DRPPA, perlu melibatkan semua pihak yang ada di dalam komponen suatu desa, mulai dari para tokoh, organisasi, relawan, kader, dan tentunya perempuan dan anak. Selain itu, terdapat 10 (sepuluh) indikator DRPPA yang harus dipenuhi agar desa tersebut berpredikat DRPPA. Hingga saat ini, model pengembangan DRPPA telah diintegrasikan di 34 provinsi, 71 kabupaten/kota, dan 138 desa, di luar desa mandiri.
Menutup pertemuan bilateral dengan Pemerintah Australia, Lenny mengungkapkan terima kasih dan apresiasi mendalam atas segala bentuk kemitraan, kerjasama, sinergi, dan kolaborasi dalam memastikan terciptanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.
“Saya harap pertemuan bilateral ini dapat menghasilkan progress dan dampak positif terhadap program kemitraan Australia dan Indonesia melalui diskusi-diskusi ringan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan kali ini dengan Senator Malarndirri McCarthy pun, saya yakini akan menghasilkan input serta komitmen berkelanjutan dalam program kemitraan Australia dan Indonesia, khususnya terhadap isu perempuan dan anak di kedua belah negara terkait,” tutup Lenny.