Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 200 Ribu, Netty Aher: Pemerintah Salah Strategi!

Sharing is caring!

Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 200 Ribu, Netty Aher: Pemerintah Salah Strategi! 1
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher

Jakarta – Berdasarkan data  covid19.go.id pada Selasa (8/9/2020), kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 200.035 orang, sebanyak 142.958 orang  dinyatakan sembuh dan 8.230 orang meninggal dunia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan kondisi yang memburuk ini. “Pemerintah gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi. Sejak awal pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi daripada menangani akar pandemi, yaitu sektor kesehatan. 

Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah kemana-mana dan sulit terkendali. Angka kasus makin tinggi, klaster penularan baru bermunculan, ekonomi makin terpuruk, rakyat bingung tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini sudah 59 negara yang menutup akses bagi kedatangan WNI, Indonesia menjadi negara yang ditakuti,” kata Netty dalam keterangan media, Rabu (09/09/2020).

Sebagaimana yang dilansir dari beberapa media online nasional, sejumlah negara tersebut di antaranya, Jerman, Swis, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Turki, menutup pintunya untuk warga negara Indonesia karena khawatir menjadi  transmiter  Covid-19.

“Pemerintah harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan  menganakemaskan ekonomi tapi meninggalkan kesehatan. Jangan lagi ada pengabaian terhadap pendapat sains yang positif. Sebab pandemi Covid-19 adalah bencana kesehatan, sudah seharusnya kembali pada  kebijakan yang berbasis kesehatan,” katanya.

Lebih jauh Netty memaparkan, “Saat ini  perkantoran, keluarga dan bahkan proses pilkada telah menjadi klaster penularan  Covid-19. Jika ini tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, maka akan muncul klaster-klaster lainnya.  Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang paling  ditakuti dan kemudian diisolasi karena Covid-19,” tambahnya.

Terkait penghapusan kewajiban melakukan rapid test untuk pelaku  perjalanan oleh Kemenkes RI, menurut Netty, kebijakan yang berubah-ubah seperti itu membuat rakyat bingung.

“Jika  Rapid Test tidak lagi diwajibkan karena dianggap kurang akurat, lalu bagaimana cara mendeteksi bahwa pelaku perjalanan antar kota atau antar provinsi itu aman dan bebas dari Covid-19? Sudahkah dipikirkan  cara lain? Jika dianggap cukup dengan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk kota, bagaimana dengan orang yang terinfeksi namun tidak ada gejala?” tanya Netty.

Seharusnya, kata Netty, testing terhadap masyarakat terus menerus dilakukan secara masif dan dengan alat yang akurat. 

“Jika yang dianggap akurat itu adalah swab PCR, maka buatlah itu sebagai strategi testing yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada rakyat. Lakukan secara berkala terutama di tempat-tempat yang potensial menjadi klaster. Dan di luar testing, buatlah masyarakat disiplin mencegah penularan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. 3M harus menjadi budaya, bukan cuma slogan dan himbauan saja,” tutup Netty. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *