Jakarta – Sorot mata dan atensi anak segala bangsa sontak tertuju pada “AyaSofya’nın Dirilişi” – kebijakan Recep Tayyip Erdoğan untuk mengaktifkan kembali fungsi Aya Sofya menjadi Masjid. Sebenarnya yang paling pertama kali terdampak adalah warga Turki secara domestik, terutama terkait persepsi mereka terhadap kebijakan kontroversial ini.
Menanggapi perkembangan ini, Arya Sandhiyudha, pengamat politik internasional, menyampaikan bahwa faktor politik domestik justru menjadi pendorong utama.
“Tidak bisa dipungkiri sangat dilatari faktor dinamika politik domestik. Meskipun, narasi nya tentu merambat ke relung hati dan pikiran masyarakat dunia Islam.”
Menurut Arya yang merupakan Doktor bidang İlmu Politik dan Hubungan İnternasional lulusan Turki, Kebijakan Aya Sofya disebut sebagai kebijakan yang sukses menyedot dukungan dari ceruk pemilih selain partai yang dipimpin Erdoğan. “Pemilih tradisional Partai selain AKP juga sebagian mendukung kebijakan ini bisa dilihat dalam survei MetroPoll Araştırma di Turki prosentase jumlah yang mendukung ada 21,8% pemilih CHP partai berhaluan nasionalis -sosialis, 44,4% pemilih MHP partai ultra nasionalis, 33,1% pemilih HDP partai berbasis etnik Kurdi, 20% pemilih İyi Parti pimpinan Ahmet Davutoğlu mantan Ketua AKP dan PM Turki, 81,3% SP partai berhaluan İslamis. Jadi kebijakan Aya Sofya ini dapat menjadi penentu keberlanjutan politik hegemonik AKP di domestik Turki yang mencanangkan tujuan besar ‘Buyuk Hedef’ 2023 juga peran kepemimpinan Turki di Timur Tengah,” kata Arya.
“Presiden Erdoğan sebagai pemimpin yang sangat matang kalikulasi dan strateginya berhitung bagaimana menciptakan critical juncture, setelah 6 dari 10 kota terbesar di Turki yang biasanya dipimpin AKP, kini secara mengejutkan direbut CHP,” lanjutnya.
Maka, Arya melihat kebijakan Aya Sofya adalah jurus andalan terakhir. “Kebijakan Aya Sofya seakan menjadi ‘bubuk mesiu’ terakhir bagi Erdoğan, karena artefak ini punya nilai historis dan daya rekat bagi Turkisme dan Islamisme. Belum lagi situasi ekonomi yang belum pulih karena kondisi COVİD-19, serta geopolitik kawasan, terutama pertempuran Turki di Libya dan Suriah.”
Sementara dalam konteks kawasan, Direktur Eksekutif The İndonesian Democracy Initiative (TIDI) ini menganalisa beberapa faktor penguat. “Profil Turki sebagai kekuatan terbesar kedua di NATO, kepemimpinan nasional yang hawkish, pembangunan industri pertahanan yang masuk Revolution in Military Affairs dan kian siap high-tech asymmetric warfare terlihat dengan penggunaan drone di Libya, rasanya memang akan aman-aman saja dari tekanan İnternasional meskipun dianggap menggulirkan kebijakan kontroversi tentang Aya Sofya ini. Meskipun, Turki sebagai anggota NATO belakangan memang banyak dipertanyakan karena ketegangan antara Turki dan AS. Lingkungan strategis Turki dalam kasus pembelian S400 Rusia telah menambah keunikan dan kerumitan peta pertahanan antara AS, Rusia, dan Turki,” pungkasnya.
