Jakarta, 1 Juli 2020. Fenomena desa global pada masa kini dapat dikenali dari budaya lokal sebagai identitas kepada masyarakat. “Desa perlu semakin baik dalam membangun institusi yang mampu memadukan daya saing, inklusifitas dan pembangunan berkelanjuan secara lebih berimbang. Desa harus mampu bertahan dalam kondisi kenormalan baru sebagai dampak dari wabah COVID-19,” jelas Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.
Agus menjelaskan, penelitian tentang desa global sudah dilaksanakan LIPI sejak 2014 hinga 2019. Ada lima isu yang digarap, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, infastruktur sosial ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan jaringan lokal maupun global. “Sasaran program ini adalah untuk menghasilkan kontribusi akademis dalam bentuk pengembangan teori dan metodologi ilmu pengetahuan sosial dan kemanusian dalam globalisasi. Juga rekomendasi kebijakan untuk penguatan daya saing masyarakat dan negara di kehidupan global dalam jangka panjang,” terang Agus.
Lebih lanjut, Agus menyatakan, berdasarkan data Potensi Desa (PODES) 2018, dari jumlah 75.436 desa, baru sekitar 7,43% desa masuk dalam kategori mandiri, dengan rincian 73,4% desa berkembang; dan 19,17% desa tertinggal. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan 5.000 desa mandiri baru. “Untuk itu, hal-hal yang perlu dibangun oleh desa dalam menghadapi kenormalan baru kunci utama yang ditonjolkan adalah budaya sebagai modal dasar pembangunan,” jelasnya.
Webinar “Desa Global Menyikapi Persaingan Global dan Transformasi Baru: Telaah Kebijakan, Pembaharuan dan Berbagi Pengalaman Menyambut Era New Normal” dimaksudkan untuk mengupas tuntas akan hal-hal yang perlu dibangun oleh desa. Sisi bangun konseptual, kebijakan, dan pengalaman empiris akan disajikan oleh narasumber yang berpengalaman pada bidangnya seperti Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjok Oka AA Sukawati; Deputi Bidang Ekonomi Digital & Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Barekraf RI, Syaifulah; serta Direktur Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Mahendra.
