Categories: Kepresidenan

Perbaikan Iklim Investasi untuk Tarik FDI

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Kompas 100 CEO Forum yang digelar di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 November 2019. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Selain lewat pengembangan destinasi wisata baru, Presiden Joko Widodo menjelaskan cara kedua untuk meningkatkan devisa adalah melalui foreign direct investment (FDI). Hal ini menjadi tugas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Tentu saja tugas besar dari BKPM adalah menarik investasi langsung atau FDI, yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI masuk ke negara mereka masing-masing,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang digelar di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 November 2019.

Untuk menarik FDI, pemerintah juga terus berupaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa masalah terbesar di Indonesia terletak pada banyaknya regulasi atau undang-undang yang dimiliki.

“Bukan sesuatu yang gampang kita selesaikan karena menyangkut banyak sekali undang-undang, tidak hanya di pusat tetapi juga di provinsi, kabupaten, dan kota. Inilah yang ingin kita kerjakan dalam bulan-bulan ke depan ini,” ungkapnya.

Pada Desember 2019 nanti, kata Presiden, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk perpajakan. Kemudian nanti di awal Januari 2020, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk iklim investasi yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

“Ada kurang lebih 74 Undang-Undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan, tindakan-tindakan kita di lapangan, itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Tetapi sekali lagi, ini masih tergantung kepada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita,” ucapnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan merampingkan birokrasi melalui pengurangan eselon. Presiden menyebut eselon III dan IV akan dipangkas. Ia bahkan telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengganti eselon III dan IV tersebut dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Kalau kita ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian kita akan lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga nanti akan sangat tergantung sekali pada omnibus law yang kita ajukan kepada DPR,” tandasnya.(BPMI Setpres)

AllRelease.id

Recent Posts

HP Luncurkan Terobosan Inovasi untuk Mendefinisikan Kembali Masa Depan Dunia Kerja pada HP Imagine 2024

HP ungkap inovasi AI mutakhir dan pengalaman tempat kerja yang transformatif Pada acara tahunan HP… Read More

9 hours ago

Rasakan Pengalaman Memiliki Pelatih Golf Pribadi Melalui 3 Fitur Unggulan pada HUAWEI WATCH GT 5 Pro dan HUAWEI WATCH Ultimate

Rangkaian pembaruan terkini pada fitur Advanced Golf Monitoring di kedua smartwatch baru ini bantu optimalkan… Read More

3 days ago

Punya Durabilitas Tinggi, TECNO SPARK Go 1 Hadir Membawa Fitur Paling Komplit di Harga Rp900 Ribuan

Smartphone entry-level kini tidak hanya hadir membawa fitur-fitur esensial saja. Agar lebih pas untuk menemani… Read More

3 days ago

Peringati World Heart Day, Nutrive Benecol dan Apotek K24 Dorong Pencegahan Penyakit Jantung di Indonesia

World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 29 September menjadi penekanan betapa pentingnya selalu menjaga… Read More

3 days ago

Dukung National Cybersecurity Connect 2024, Huawei Dorong Resiliensi Keamanan Siber sebagai Fondasi Menuju Indonesia Digital 2045

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran sentral dalam… Read More

3 days ago

Moladin Luncurkan Aplikasi untuk Agen, Dukung UMKM dengan Mempermudah Akses ke Modal

PT Moladin Finance Indonesia (MOFI), perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan… Read More

3 days ago