Utamakan Perlindungan Anak dalam Olahraga Berkuda

Sharing is caring!

Mataram (6/11) Kasus tewasnya seorang joki cilik berinisial MS (10) yang meninggal dunia setelah mengalami luka parah di bagian kepala saat kuda yang ditungganginya terjatuh dan menimpa tubuhnya di acara pacuan kuda tradisional di Kelurahan Sambi Na’e, Kota Bima, NTB pada 14 Oktober 2019 lalu menarik perhatian banyak pihak, utamanya yang peduli pada keselamatan anak. Kejadian ini bukan kali pertama, ada beberapa joki cilik mengalami luka dan kecacatan.

“Joki cilik merupakan satu dari banyak permasalahan anak lainnya yang juga harus kita perhatikan, bukan hanya masalah tradisi tapi pemenuhan dan perlindungan hak anak, seperti hak pendidikan, hak memperoleh waktu luang, serta pekerjaan terburuk bagi anak yang merupakan sedikit dampak buruk yang timbul dari pengabaian adanya joki cilik tanpa ketentuan yang jelas,” tutur Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ciput Purwianti pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakor) Perlindungan Anak pada Pengembangan Minat dan Bakat dalam Konteks Tradisi di Kota Mataram pada 5 – 6 November 2019.

Sebelum dilakukan Rakor teknis, Kemen PPPA dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan kunjungan ke Kota Bima bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk Wali Kota Bima, para joki cilik, pemilik kuda, masyarakat sekitar dan orang tua joki cilik yang bertujuan untuk memetakan unsur-unsur dugaan eksploitasi pekerja anak dalam tradisi pacuan kuda. Pemetaan ini akan menjadi runjukan atau input perbaikan ke depan dan bahan pembahasan rakor teknis di Provinsi NTB.

Peserta rakor teknis ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perwakilan dari wilayah Provinsi NTB, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu; selain itu juga melibatan LSM pemerhati anak, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI), tokoh agama, budayawan, dan akademisi. Pada pertemuan ini terdapat narasumber dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik/Save The Children (YSTC). Dalam rakor tersebut juga hadir perwakilan dari KPAI yang menjelaskan tentang perlindungan anak secara umun, instrumen kebijakan hukum terkait perlindungan anak, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, kaitan dengan eksploitasi ekonomi pada anak, serta pemetaan masalah eksploitasi anak pada pengembangan minat dan bakat anak. 

Dalam proses diskusi ditemukan beragam masukan dari para pihak yang terlibat, berbagi pengalaman baik terkait penanganan, serta pro dan kontra terkait permasalahan joki anak Sebagian pihak beranggapan masalah tradisi yang harus dipertahankan, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa tradisi harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan keadaan, dan ada juga yang berpendapat untuk menghentikan seluruhnya terkait pelibatan anak menjadi joki cilik. 

Secara garis besar beberapa point penting yang menjadi bahan diskusi adalah masalah tradisi yang diperhatikan dan dilestarikan; perlindungan anak yang juga menjadi sorotan; dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terkait permasalahan ini. Dari hasil rakor teknis ini, ada beberapa hal yang telah disepakati oleh seluruh peserta dan menjadi rekomendasi pertemuan yaitu:

  1. Sepakat bahwa joki anak dilarang dan mengarahkan kepada anak-anak yang mengikuti pacuan kuda untuk mengikuti standar-standar olahraga berkuda yang ditentukan kemudian;
  2. Merumuskan moratorium (melalui instruksi Gubernur), untuk memberikan kesempatan Pordasi dan Koni untuk menyusun regulasi pelaksanaan pacuan kuda, termasuk standar dan SOP yang mengatur hal-hal teknis antara lain: perizinan, standar pelatihan joki yang tersertifikasi, dan standar area pacuan kuda;
  3. Merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dunia Kerja dan pengembangan Minat dan Bakat (Turunan Perda NTB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak);
  4. Merumuskan regulasi khusus terkait pacuan kuda;
  5. Melakukan kajian atau pemetaan aspek-aspek sosial budaya terkait joki anak yang nantinya digunakan sebagai materi untuk penyadaran kepada masyarakat;
  6. Merumuskan kegiatan ekonomi kreatif dan entertainment berbasis kuda; dan
  7. Mengaktifkan tim koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai amanat Perda PPA.

Rekomendasi yang disepakati ini akan ditindaklanjuti melalui pertemuan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi NTB pada 8 November 2019. 

“Kami berharap semua pihak mengawal pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati, dan pertemuan lanjutan yang dilaksanakan Pemprov nanti dapat ditentukan pihak-pihak mana saja yang bertanggungjawab serta bersama-sama disepakati kerangka waktu dalam pelaksanaan rekomendasi ini,” tutup Ciput.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *