Kemen PPPA Dorong Kementerian Lembaga Lakukan Inovasi Program Perwujudan Kesetaraan Gender

Sentul (31/10) – Isu kesetaraan gender menjadi isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan mengingat peran perempuan semakin besar dalam masyarakat. Di Indonesia pengarusutamaan isu gender (PUG) dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di setiap Kementrian/Lembaga. Dalam perjalanan waktu, banyak ditemui beberapa kendala diantaranya komitmen dan pengetahuan pembuat kebijakan tentang PUG masih rendah, terbatasnya SDM yang paham dan ahli dalam PUG serta penganggaran responsive gender, terbatasnya data terpilah tematik serta adanya produk hukum yang belum berperspektif gender. Hal ini terungkap dalam Forum Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG PPRG) yang diikuti perwakilan 11 K/L di Sentul, Jawa Barat. 

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Agustina Erni menyatakan Kemen PPPA bertanggung jawab memantau dan menganalisis permasalahan gender dalam berbagai program dan kegiatan di daerah. “Capaian indikator pemberdayaan manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender belum membaik. Itu sebabnya diperlukan kerja bersama menggarap suatu lokus sesuai kewenangan masing-masing K/L. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menekankan program dan kegiatan yang dilakukan K/L memiliki inovasi dan kreatif disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada.”ujar Agustina.

Pendekatan terhadap 11 K/L yang menjadi mitra Keasdepan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga (Dikesga) dilakukan sebanyak tiga kali untuk lebih memastikan dipenuhinya 7 (tujuh) prasyarat PUG. “Tahun 2018 hanya Kementerian Dalam Negeri yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). APE merupakan salah satu tolok ukur terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Itu sebabnya hasil akhir forum ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L dan saya mendorong ke-sebelas K/L ini dapat terus berinovasi memenuhi 7 prasyarat PUG.”tegas Budi Mardaya, Asdep Kesetaraan Gender Bidang Dikesga Kemen PPPA.

Forum PUG PPRG ini diikuti oleh Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional dan Badan Narkotika Nasional.  Forum ini menyepakati beberapa hal yang akan ditindaklanjuti yaitu review capaian PUG, mendata ulang nama Output dan Komponen pada Renja 2020 dan menyusun narasi yang menarik untuk setiap capaian sejarah dan kondisi terkini PUG. Di lain pihak para peserta juga memberi rekomendasi untuk Kemen PPPA diantaranya untuk mendampingi dan mendorong kekurangan 7 prasyarat PUG, menyusun format standar pendataan output dan komponen renja 2020 mempertimbangkan pelatihan pembuatan rensta yang responsif gender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *