Jakarta, 24 September 2019 – Saat ini, perekonomian ekonomi global masih melambat dan belum menemui titik terang. Tekanan dari kondisi global tersebut berpengaruh pada APBN sehingga untuk bertahan di tengah tekanan perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut, Pemerintah terus melakukan penguatan fundamental dan stabilitas ekonomi sebagai upaya penguatan landasan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Penguatan yang dilakukan oleh Pemerintah salah satunya adalah dari sisi belanja produktif yang menghasilkan output yang akan mendorong pertumbuhan ke depan. Sementara itu, tingkat inflasi tetap terkendali di titik 2,48 persen (eop) dan 3,49 persen (yoy). Produk Domestik Bruto (PDB) dan stabilitas nilai tukar rupiah juga tetap terjaga, sehingga diyakini akan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat yang baik. Lebih jauh, penguatan infrastruktur yang telah dilakukan juga mendorong investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi global, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: perang dagang antara US dan Tiongkok yang masih berlanjut dan berdampak pada menurunnya mayoritas bursa Asia; krisis ekonomi dan politik di beberapa negara yang semakin memburuk seperti Korea Selatan dengan Jepang, Argentina, Iran, Hong Kong, serta Jerman dengan Inggris. Selain itu, prospek penurunan harga komoditas global dan stimulus moneter oleh European Central Bank (ECB), yang berdampak pada peningkatan likuiditas global, turut memperberat kondisi perekonomian global. Yang terakhir, ketatnya likuiditas di Amerika serta ancaman resesi memaksa The Fed untuk memberikan stimulus lewat pemangkasan suku bunga. Demikian disampaikan dalam APBN KiTa edisi September 2019.
Kinerja realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Menunjukkan Kinerja Positif yaitu tumbuh sebesar 3,16 persen (yoy)
Hingga akhir Agustus 2019, realisasi penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah tercatat sebesar Rp1.189,3 triliun atau 54,9 persen dari target APBN 2019. Capaian ini tercatat masih bertumbuh 3,2 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp920,2 triliun atau 51,5 persen dari target, PNBP sebesar Rp268,2 triliun atau 70,9 persen dari target, dan penerimaan hibah sebesar Rp1 triliun atau 220,6 persen dari target. Secara lebih rinci, realisasi perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai, yang masing-masing telah mencapai Rp801,16 triliun atau 50,78 persen dari target dan Rp119 triliun atau 56,98 persen dari target.
Realisasi penerimaan pajak masih mampu tumbuh sebesar 0,21 persen (yoy), utamanya ditopang oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pertumbuhannya, penerimaan pajak didorong oleh pertumbuhan yang cukup signifikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 95,69 persen (yoy), serta PPh nonmigas yang masih tumbuh positif 3,97 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, PPh nonmigas penerimaannya didukung oleh penerimaan utama pajak yang bersumber dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Sementara pertumbuhan PPh nonmigas didorong oleh pertumbuhan dari penerimaan PPh 21 dan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP), yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 10,63 persen (yoy) dan 15,35 persen (yoy).
Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaannya masih tumbuh cukup signifikan sebesar 10,10 persen (yoy). Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 55,68 persen dari target APBN 2018. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai didorong oleh pertumbuhan komponen penerimaan dari cukai berupa Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh sebesar 18,60 persen (yoy), serta realisasi cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh sebesar 17,3 persen (yoy), disebabkan oleh adanya kenaikan tarif cukai MMEA serta keberhasilan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam mengurangi peredaran Hasil Tembakau dan MMEA ilegal.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp268,16 triliun atau mencapai 70,89 persen dari target APBN 2019. Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,59 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.
Peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah bukti komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan
Realisasi Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai akhir Agustus 2019 meningkat 6,5 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp857,7 triliun atau 52,5 persen dari pagu APBN dan TKDD sebesar Rp530,6 triliun atau 64,2 persen dari pagu APBN.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Agustus 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen (yoy), utamanya disebabkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp78,7 triliun (81 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 34,5 persen (yoy). Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Agustus 2019 mencapai Rp103,4 triliun atau 46,10 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN, lebih rendah Rp2,17 triliun dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp75,4 triliun dan subsidi non-energi Rp28 triliun.
Realisasi TKDD sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp530,6 triliun atau 64,2 persen dari pagu APBN 2019, naik sebesar 5,8 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp488,4 triliun atau 64,5 persen dan Dana Desa sebesar Rp42,2 triliun atau 60,3 persen.
Output Belanja yang Produktif, Mendukung Peningkatan Kualitas Pembangunan
Selain capaian tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga berhasil mewujudkan beberapa output strategis Kementerian/Lembaga (K/L), seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merealisasikan 113,65 km jalan baru, 5,57 km jalan tol, dan 4.146,26 m jembatan; Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 141,7 km ‘sp pembangunan rel kereta. Sementara itu belanja Pemerintah Pusat juga berhasil mendukung pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional dengan realisasi perkara tindak pidana narkotika yang berhasil diselesaikan sebanyak 508 berkas, dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebanyak 12 berkas.
Dari Kementerian Pendidikan dan Budaya telah terealisasi output penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 12,9 juta. Kementerian Agama menghasilkan output penyaluran KIP, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Penyaluran Bidikmisi berturut-turut kepada 1,2 juta, 7,7 juta, dan 18,1 juta penerima. Kementerian Kesehatan telah menyalurkan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 96,7 juta jiwa, sementara output Kementerian Sosial telah terealisasi dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan pangan kepada 15,3 juta jiwa. Kementerian Pertahanan menghasilkan output berupa peningkatan/pengadaan/penggantian alutsista, a.l: Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rintis Matra Laut sebanyak 12 unit dan MKK sebanyak 7.856 unit dan POLRI berhasil mengadakan Almatsus dan Rumdin personil berturut-turut sebanyak 31.805 unit dan 22.546 unit/kk.
Sementara itu, realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2019 mencapai 1,24 persen PDB. Defisit tersebut ditutupi oleh realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Agustus 2019 yang mencapai 79,3 persen dari pagu APBN. Realisasi pembiayaan yang masih on track membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis. Pemerintah juga berkomitmen menjaga APBN 2019 yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui Telp: (021) 3865330
