BALIGE (15/9) – Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, diperlukan usaha dan dukungan yang maksimal dari pemerintah dan semua pihak untuk mendorong peningkatan usaha nelayan. Untuk pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu di antaranya melalui expo dan gerai pendanaan dan asuransi nelayan di Kabupaten Toba Samosir (15/9), yang dilaksanakan berkat kerja sama dengan sederet BUMN.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Fasilitasi pendanaan usaha kepada nelayan Danau Toba berupa pelaksanaan program kredit dengan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya. Selain itu juga merupakan perwujudan dari pemanfaatan program corporate social responsibility (CSR) atau program kemitraan bina lingkungan (PKBL) secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar mengatakan, BUMN yang berpartisipasi pada kegiatan ini antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, PT Pegadaian, dan PT Jasindo. Tujuannya untuk lebih mendekatkan nelayan pada mekanisme akses permodalan yang mudah dan fleksibel dari lembaga keuangan dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja dari perusahaan asuransi.
“Melalui KUR, keluarga nelayan mampu membuka usaha baru yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu juga bisa menjadi modal dan investasi dalam bisnis perikanan,” ujar Zulficar yang hadir pada kegiatan tersebut.
Berdasarkan data, total penyaluran KUR bidang perikanan tahun 2019 di Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp7,147 miliar. Jumlah debitur nelayan sebanyak 154 orang terdiri dari 4 debitur dari Bank BNI senilai Rp1,025 miliar dan penyaluran dari Bank BRI untuk 150 debitur dengan nilai penyaluran mencapai Rp6,122 miliar.
Dalam Kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga memfasilitasi BUMN dalam penyaluran bantuan CSR kepada kelompok-kelompok nelayan di kawasan Danau Toba yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota senilai Rp185 juta berupa sarana penangkapan ikan.
“Ini adalah sinergi yang luar biasa antara pemerintah dan BUMN. Kami ucapkan terima kasih kepada BUMN yang terlibat,” tandas Zulficar.
“Dengan kegiatan seperti ini, harapannya dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait minim modal serta minim sarana prasarana penangkapan,” tambahnya.
Lebih lanjut Zulficar menyampaikan, fasilitasi pendanaan nelayan ini dapat meningkatkan kapasitas usaha nelayan serta menciptakan dan mengembangan usaha ekonomi produktif sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya dapat tercapai.
