Jakarta, 27Agustus 2019 – Sebagai implementasi dari Peta Jalan (Roadmap) Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait serta sembilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan pilot projectrevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Pilot project tersebut sudah dimulai sejak tahun ajaran baru di Juli 2019, dan mencakup 17 kompetensi pada 6 sektor, yaitu: agribisnis, pariwisata, manufaktur, pertambangan, seni dan industri kreatif, dan kemaritiman, serta diikuti oleh 17 SMK dan 1 BLK.
Salah satu dari 17 kompetensi tersebut di antaranya adalah kompetensi kopi dan sawit melalui pilot project revitalisasi SMK Perkebunan Kopi pada SMK PPN Tanjung Sari Sumedang-Jawa Barat dan SMK Perkebunan Sawit di SMKN 2 Tanah Grogot-Kalimantan Timur.
Upaya Kemenko Perekonomian membenahi kurikulum SMK Perkebunan, salah satunya dengan melibatkan pihak industri tak lepas dari kenyataan saat ini bahwa pengangguran di Indonesia justru didominasi oleh lulusan SMK (BPS, 2019). Padahal, lulusan SMK harusnya menjadi yang paling siap untuk diserap oleh dunia kerja.
“Maka itu, Kemenko Perekonomian mencoba membenahi pendidikan SMK yang ada sekarang, agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Rudy Salahuddin, di Jakarta, Selasa (27/8).
Peran industri memang sangat penting dalam program Revitalisasi SMK/BLK, yakni mulai dari penyusunan kurikulum, Training of Trainer (ToT), sertifikasi kompetensi, sampai kepada pemenuhan sarana-prasarana. Sehingga, untuk mendorong peran industri yang lebih besar lagi, pemerintah memberi insentif bagi industri yang terlibat dalam usaha pengembangan SMK. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
“Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan potongan sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk vokasi. Ini menjadi pengurang biaya dalam laporan laba/rugi perusahaan,” ungkap Rudy.
Jadi, selama sekitar dua bulan ini, Kemenko Perekonomian bersama mitra industri, ahli perkebunan kelapa kopi serta sawit, dan juga SMK terpilih telah menyusun rancangan kurikulum dan kompetensi keahlian baru. Langkahnya adalah dengan merevisi Kompetensi Inti dan Dasar “Agribisnis Perkebunan” (seperti yang tertera pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK) menjadi lebih spesifik dan fokus terhadap Agribisnis Perkebunan Kopi dan Sawit.
MoU Pelatihan Kopi untuk SMK
Program revitalisasi SMK Perkebunan juga disambut baik oleh Korean Tobacco & Ginseng (KT&G) yang berkomitmen memberikan pelatihan kopi berkualitas kepada para guru dan siswa SMK Perkebunan Kopi. KT&G akan mendukung pembuatan kurikulum di bidang kopi, serta menyediakan sebuah Coffee Lab di Jakarta.
Oleh karena itu, komitmen kuat tersebut diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani oleh Chief of Sustainability Management KT&G Korea Lee Sang-Hak dan Komisaris PT Revitalisasi Kota Tua Saefudin. Kemudian, dilakukan juga penandatangan MoU antara PT Revitalisasi Kota Tua dan SMK PPN Tanjungsari.
Selain itu, apresiasi secara simbolis juga diberikan oleh Kemenko Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM kepada perusahaan sawit yang telah mendukung pengembangan SMK Perkebunan Sawit yaitu Triputra Group dan First Resources Group.
“Kami berharap dengan adanya MoU ini, akan dapat mendorong lebih banyak lagi industri yang terlibat dan berperan aktif dalam pengembangan SMK di Indonesia. Bukan hanya pada SMK Perkebunan Kopi dan Sawit saja, tetapi juga pada kompetensi lainnya sesuai potensi dan keunggulan di daerah masing-masing,” tutup Rudy.
Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU ini adalah Direktur Friends Bae Young Mi, Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Yulius, Policy Advisor Kemenko Perekonomian Lin Che Wei, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementan Idha Widi Arsanti, Direktur Triputra Group Sutedjo Halim, dan Presiden Direktur First Resources Sikin Hutomo. (rep/iqb)