Jakarta, 8 Juli 2019 – Menteri Keuangan melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 (delapan belas) pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan struktur organisasi yang ideal (best fit) dan dengan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel dan berintegritas, diharapkan dapat menciptakan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri.
APBN yang sehat menunjukan defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil menandakan APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Dari sisi kemandirian, APBN dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.
Kebijakan fiskal yang inovatif, efektif dan mampu merespon dinamika, volatilitas global, menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal dapat dicapai dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri.
Seluruh pejabat yang dilantik adalah insan terpilih yang telah memenuhi persyaratan Job Person Match (JPM), masa kerja, pendidikan, pangkat serta telah diwawancarai oleh pimpinan eselon I dan para pejabat eselon II terkait, termasuk melalui proses pengecekan rekam jejak dan integritas serta digital footprint oleh Inspektorat Jenderal.
Dalam acara pelantikan yang dilakukan di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak hari ini, Menteri Keuangan (Menkeu) berpesan agar para pejabat Kemenkeu mampu memegang janji setia kepada UUD 1945, menjalankan etika dan perundang-undangan dan menjaga integritas. “Ketiga hal tersebut sangat simple namun itu adalah fondasi dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan”.
Menkeu melanjutkan bahwa tantangan Kemenkeu semakin sulit. Seluruh jajaran pimpinan di Kemenkeu diminta dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Dua direktorat baru di DJP yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan direktorat yang penting dan diharapkan menjadi kunci di dalam menentukan kemampuan dalam melihat, menganalisa, mencari data sehingga menjadi alat yang menentukan dan kredibel dalam melaksanakan tugas.
Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Menkeu berharap mereka dapat menciptakan perbaikan kinerja dengan dedikasi, loyalitas, kompetensi profesionalisme dan integritas.
