Gubernur Anies Serahkan Rancangan Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sharing is caring!

Jakarta Pusat  –  Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan penjelasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (24/06) siang. Raperda yang diserahkan kepada anggota legislatif adalah Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anies turut menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Mengawali paparannya terkait Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Gubernur Anies menjelaskan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang telah beroperasi selama 30 tahun dan menampung sampah sebanyak ±39 juta ton (80% kapasitas TPST sebesar 49 juta ton). Rata-rata volume sampah dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terkirim ke TPST Bantar Gebang pada Tahun 2018 sebesar 7.452,60 ton/hari dan diperkirakan pada tahun 2021 TPST Bantar Gebang tidak lagi mampu menampung sampah dari Provinsi DKI Jakarta.

“Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan terobosan pengolahan sampah yang dapat mereduksi sampah semaksimal mungkin, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPST Bantar Gebang. Terobosan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mendorong lahirnya gerakan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan di Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA),” ungkap Gubernur Anies. Melalui terobosan tersebut, 80% sampah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat direduksi. Berdasarkan hal tersebut Pemprov DKI Jakarta memandang penting untuk melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Selanjutnya terkait Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Anies menuturkan penataan struktur Pemprov DKI Jakarta harus menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Landasan hukum yang mengalami pembaruan tersebut harus juga tetap mempertimbangkan kondisi Provinsi DKI Jakarta selaku daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

“Penataan (struktur Pemprov DKI Jakarta) tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah yang secara eksisting berjumlah 42 dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Terhadap 42 Perangkat Daerah eksisting tersebut, terjadi beberapa perubahan, yaitu 1 Perangkat Daerah mengalami pembentukan baru; 1 Perangkat Daerah mengalami pembubaran; 5 Perangkat Daerah mengalami perubahan nomenklatur; dan 36 Perangkat Daerah tetap (tidak mengalami perubahan),” jelas Gubernur Anies.

Beberapa penyesuaian nomenklatur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-2022, antara lain:
1. Pembentukan perangkat daerah baru, yaitu Dinas Kebudayaan.
2. Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
5. Dinas KUKM serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM.
6. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.
7. Pembubaran perangkat daerah lama, yaitu Dinas Perindustrian dan Energi.

Ketiga, terkait Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB), akan dilakukan Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dengan mengacu  Perda 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Pergub 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah. gubernur menegaskan bahwa pemerintah, lembaga, dan instansi lainnya yang merupakan wajib pajak BBNKB. “Penyesuaian tarif BBN-KB, penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima puluh persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen), merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se Jawa-Bali yang diselenggarakan tanggal 12 Juli 2018,” ujar GUbernur Anies

Perlu diketahui, penambahan pelaporan BBNKB dapat dilakukan secara online dan penambahan persyaratan NIK sebagai jembatan integrasi data wajib pajak secara online, serta Penambahan ketentuan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotornya. “Saya berharap, materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan dalam pidato ini, disajikan pada buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas dan menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya,” tutup Gubernur Anies.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *