Perlakuan MK Terhadap Saksi/Ahli dalam Persidangan Sengketa Hasil Pilpres

Sharing is caring!

dok.kompas

Jakarta, 21 Juni 2019 – Selama proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik, seimbang dan adil kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, baik kepada para Pihak, Bawaslu dan pers, serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan untuk memastikan agar proses penanganan perkara, terutama persidangan yang terbuka untuk umum, berjalan dengan lancar, tanpa gangguan atau hambatan.

Demikian pula, mengenai perlakuan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan, MK berupaya memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama seimbang tanpa pembedaan. Menyangkut perlakuan saksi dan ahli dalam persidangan perselisihan hasil Pilpres di MK, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan perintah Majelis Hakim Konstitusi, pada persidangan perkara perselisihan hasil Pilpres Tahun 2019 ini, saksi dan ahli dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan keterangannya secara satu per satu. Sementara ada saksi yang menyampaikan keterangan, maka saksi lainnya berada di luar ruang sidang, dan baru dipanggil masuk ke ruang sidang setelah saksi sebelumnya selesai menyampaikan keterangan saksinya. Hal demikian bertujuan agar Majelis Hakim Konstitusi dan para Pihak di dalam persidangan dapat lebih mendalami keterangan yang disampaikan saksi dan ahli;
  2. Untuk itu, kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para Pihak, disediakan ruang tunggu di salah satu ruang di Lantai 2 Gedung MK. Ruang tunggu tersebut terletak berdekatan dengan Ruang Sidang Pleno MK. Harapannya, dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama bagi saksi atau ahli sekiranya tiba giliran dipanggil masuk ke dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi. Perlu diketahui, ruang tersebut merupakan ruang yang dalam keseharian memang dimanfaatkan untuk ruang transit (holding room) bagi tamu-tamu MK dalam acara yang seringkali diselenggarakan MK. Sudah banyak pejabat tinggi negara yang transit di ruang tersebut saat menjadi tamu undangan pada acara MK. Ruang tersebut sangat memadai. Selain bersih, lantai ruangan dilapisi karpet, berpendingin udara, dan dilengkapi meja serta tempat duduk yang nyaman. Menempatkan saksi dan ahli para Pihak di ruang tunggu tersebut, disamping merupakan bentuk pelayanan, juga untuk memastikan saksi dan ahli terjamin keamanannya selama persidangan di Gedung MK, tidak mendapatkan ancaman, bebas dari rasa takut, sehingga dapat menyampaikan keterangan secara jelas dan leluasa sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya;
  3. Guna menjamin kelancaran, kenyamanan, dan keamanan saksi dan ahli, MK menyediakan petugas yang melayani saksi dan ahli selama berada di Gedung MK untuk kepentingan persidangan. Bahkan ketika hendak ke toilet sekalipun, ada petugas yang melayani untuk mengantar dan menunjukkan lokasi toilet, sekaligus mengantisipasi jika saksi dan ahli diwawancarai oleh pers sebelum memberi keterangan serta menjamin keamanannya. Untuk diketahui, di antara ruang tunggu saksi dan ahli dengan lokasi toilet merupakan lobby yang dipenuhi wartawan meliput persidangan MK;
  4. Bahwa terdapat personil/aparat keamanan di Lantai 2 dan sekitar ruang tunggu tersebut, itu bukan sesuatu yang patut dipersoalkan. Kehadiran aparat keamanan tersebut merupakan bagian dari komitmen dan koordinasi MK dengan Polri dan TNI dalam rangka menjaga keamanan demi kelancaran persidangan MK, termasuk keamanan para pihak yang berperkara. Secara lebih luas perlu dijelaskan, guna menjamin kelancaran dan keamanan persidangan MK, aparat keamanan memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan terukur seperti pengalihan lalu lintas kendaraan di sekitar Gedung MK dan melakukan pemeriksaan yang wajar kepada siapapun yang akan masuk ke Gedung MK dan ruang sidang MK. Termasuk dalam hal ini aturan mengenai alat komunikasi tidak diperkenankan untuk dibawa dan digunakan selama persidangan. Hal demikian bukan hal baru dan hanya berlaku pada perkara perselisihan hasil Pilpres Tahun 2019 ini, tetapi berlaku juga pada seluruh perkara yang disidangkan MK. Tujuannya agar saksi dan ahli yang dihadirkan para Pihak dapat menyampaikan keterangan sebagaimana mestinya tanpa pengaruh atau hal-hal lain yang membuatnya tidak dapat/tidak bebas saat memberikan kesaksian atau keahliannya di ruang sidang. Mengenai larangan membawa dan menggunakan alat komunikasi ini juga diberlakukan bagi pegawai MK. Ada aturan internal di MK perihal larangan bagi pegawai MK untuk membawa dan menggunakan alat komunikasi pada area tugas tertentu. Hal itu dilakukan demi menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pegawai MK;
  5. Saksi dan ahli dihadirkan oleh para pihak sendiri, baik itu Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Oleh karena itu, MK tidak berkewajiban menyediakan konsumsi bagi saksi dan ahli dimaksud. Perlakuan demikian juga berlaku dalam perkara Pengujian Undang-Undang dan perkara-perkara yang menjadi kewenangan MK. Dengan demikian, segala jenis makanan yang disediakan dan dikonsumsi oleh saksi dan ahli, terutama selama berada di ruang tunggu menanti giliran dipanggil ke ruang sidang merupakan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi saksi dan ahli, bukan disediakan oleh MK melainkan disediakan oleh masing-masing pihak. Di dalam ruang tunggu dimaksud, sebagaimana kondisi kesehariannya, disediakan gelas dan air mineral untuk dapat diminum oleh siapapun tamu di ruang tersebut. Persoalan gelas dan air minum tersebut dimanfaatkan atau tidak, diserahkan kepada masing-masing, yang pasti MK telah menyediakan.

Demikian hal ini disampaikan secara resmi sebagai rujukan sekiranya terdapat informasi yang beredar ditengah publik yang kurang obyektif, tidak sesuai dengan fakta, dan disampaikan tanpa disertai pemahaman yang utuh terhadap layanan prima yang diberikan oleh MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. (HUMAS MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130 Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *